082198207682

Simpro Realty

Search More

Our Blog

Urus Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah Sekarang. Ini Panduannya

Posted on September 4, 2019 by Vibiz Admin in News

Kepemilikan lahan di kota-kota besar, seperti DKI Jakarta, seringkali menjadi kompleks dan tumpang tindih.

Ditambah lagi dengan adanya berbagai kendala akibat kurang tertibnya penguasaan dan kepemilikan atas tanah. Hal ini bisa berpotensi menyebabkan silang sengketa lahan atau tanah yang tidak bisa dielakkan.

Karena itu, diperlukan IPPT dan SIPPT. Nah, apa itu IPPT dan bagaimana memilikinya? Simak terus artikel ini untuk mengetahui fakta IPPT, SIPPT, cara mengurus SIPPT, dan persyaratan IPPT.

Mengingat semakin terbatasnya lahan dan menimbang potensi terjadinya sengketa kepemilikan lahan, pemerintah merasa perlu mengambil langkah-langkah pengendalian dan pengawasan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan ketentuan dan pengaturan terkait dengan IPPT.

IPPT adalah Izin Penunjukan Penggunaan Lahan. Ketentuan dan pengaturan tersebut kemudian diwujudkan dengan aturan penerbitan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).

Kebijakan ini terlebih ditujukan bagi pengembang atau perusahaan di wilayah DKI Jakarta, baik perusahaan swasta maupun badan pemerintah untuk kepentingan umum.

Bagaimana dengan SIPPT? Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah atau disebut dengan SIPPT didefinisikan sebagai surat izin penunjukan penggunaan tanah yang diberikan kepada para pengembang dalam rangka pengembangan suatu kawasan dan atau guna permohonan tanah.

Seperti dilansir dari laman Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Pemprov DKI Jakarta, ketentuan SIPPT ini diatur dalam Pasal 1 angka 12 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban dari Para Pemegang SIPPT kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pemegang yang diwajibkan memiliki SIPPT adalah badan, perusahaan real estate, perusahaan properti, developer atau pengembang, serta yayasan yang membangun perumahan, perkantoran, tempat perdagangan, prasana lingkungan, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya dalam wilayah DKI Jakarta.

Secara lebih rinci, prasarana lingkungan adalah kelengkapan fisik kota seperti jalan, jembatan, saluran drainase, pembuangan air limbah, saluran pembuangan air hujan, waduk dan lain sebagainya.

Kemudian fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan, seperti jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepan, lampu penerangan jalan, terminal, halte, dan lain sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan dalam lingkungan permukiman, yang antara lain termasuk sarana pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan perdagangan, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, kebudayaan, rekreasi, olahraga, serta pemakaman umum.

Dalam membangun prasarana lingkungan, fasilitas umum dan fasilitas sosial, pemegang SIPPT berkewajiban untuk menggunakan dan mengelola lahan sesuai dengan peta Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB).

Para pemegang SIPPT tidak diperbolehkan untuk mengelola, menjual, menggadaikan, menghibahkan, dan atau memindahtangankan pengelolaan seluruh kewajiban, baik berupa prasarana lingkungan, fasilitas sosial maupun fasilitas umum kepada pihak lain dalam bentuk apapun sebelum diserahterimakan kepada gubernur.

Apabila pemegang SIPPT melanggar ketentuan tersebut, maka gubernur berwenang melakukan tindakan berupa penundaan pelayanan atau pemberian izin, pembatalan perizinan, dan/atau pencabutan SIPPT serta sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Cara Mengurus SIPPT
Pengurusan SIPPT merupakan sebuah proses yang panjang karena berkaitan dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Dokumen-dokumen pendukung tersebut harus diurus terlebih dahulu sebelum mengajukan SIPPT.

Karenanya, perlu proses bertahap mulai dari pengurusan di Suku Dinas sampai ke Dinas Tata Kota DKI Jakarta.

SIPPT diproses oleh Dinas Tata Ruang melalui mekanisme Rapat Pimpinan (Rapim) yang dipimpin langsung oleh gubernur. Pengajuan SIPPT akan dievaluasi oleh TPUT (Tim Penasehat Urusan Tanah) kemudian dibahas dalam Rapim.

Keputusan dalam Rapim tersebut akan menentukan apakah lahan tersebut berhak mendapatkan SIPPT atau tidak. Jika mendapatkan persetujuan terbit, maka SIPPT akan disahkan oleh para pejabat di Balaikota serta ditandatangani Gubernur DKI Jakarta.

Persyaratan SIPPT
SIPPT yang berlokasi di DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Kegub DKI Jakarta No. 41 Tahun 2001 dilakukan oleh Walikota Madya dan dilengkapi dokumen teknis yang diperlukan Berita Acara Penelitian Fisik (BPAF). Adapun dokumen teknis yang diperlukan dalam BAPF antara lain:

  • ¬†Gambar Keterangan Rencana Kota (KRK)
  • Gambar Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB)
  • Bukti kepemilikan tanah yang diserahkan (sertifikat, gambar situasi, bukti pembebasan tanah dari masyarakat dan/atau lembaga lainnya)
  • Gambar-gambar bangunan
  • Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  • Izin Penggunaan Bangunan (IPB)
  • Izin Mendirikan Prasarana (IMP) untuk sarana jalan dan saluran
  • Selain dokumen-dokumen teknis tersebut, Anda juga harus melampirkan proposal permohonan SIPPT. Proposal SIPPT tersebut berisi penjelasan mengenai lokasi, kondisi eksisting, perencanaan bangunan (perspektif bangunan) dan intensitasnya (batasan dan rencana).

Proposal ini sangat penting karena menjadi pertimbangan gubernur dalam memproyeksikan kondisi lahan yang dikelola di masa depan. Proposal tersebut juga berfungsi untuk memberi gambaran bentuk perumahan, hotel, apartemen, dan lain sebagainya saat dibangun di atas lahan tersebut nantinya.

Melansir situs resmi Pemprov DKI Jakarta, berikut ini adalah kelengkapan berkas dokumen untuk pengurusan SIPPT selain dokumen teknis yang diajukan untuk Berita Acara Penelitian Fisik (BPAF):

Jika Anda sebagai pembeli yang hendak membeli properti, maka ada baiknya Anda memastikan properti yang akan dibeli, baik itu apartemen, rumah, atau perkantoran, telah memiliki SIPPT.

Tanyakan kepada pengembang dan pastikan pengembang telah mengantongi SIPPT secara resmi dan legal. Hal ini penting karena dapat dipastikan bahwa pengembang yang tidak memiliki SIPPT juga tidak memiliki IMB atau Izin Mendirikan Bangunan. Kalau begitu, bisa-bisa properti Anda akan kena gusur atau dibongkar.

sumber: rumahdotcom


0 comments

Leave A Comment