082198207682

Simpro Realty

Search More

Our Blog

Tips Aman Saat Transaksi Jual Beli Tanah

Posted on February 13, 2019 by Vibiz Admin in News

Proses jual dan beli tanah kerap kali menimbulkan sengketa, yang akhirnya berujung di meja hijau. Ada beberapa prosedur keamanan yang perlu diperhatikan dalam membeli tanah.

Pada umumnya, proses membeli tanah memang lebih sulit ketimbang membeli rumah. Saat membeli rumah segala hal diurus oleh developer, pembeli hanya menunggu jadi. Sementara membeli tanah, ada tahapan yang perlu dilalui.

Terkait sengketa tanah, ada peraturan terkait kasus pertanahan yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Dalam Permen Agraria 11/2016, yang disebut dengan kasus pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan.

Kasus pertanahan dibagi menjadi tiga yaitu sengketa tanah yang selanjutnya disebut sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Kemudian perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

Selain itu perkara tanah yang selanjutnya disebut perkara adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. Jika sebuah kasus pertanahan belum sampai ke lembaga peradilan, maka kasus adalah sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah dilakukan berdasarkan inisiatif dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Nah, jika Anda ingin membeli tanah secara langsung kepada si penjual tanah, perhatikan tahap–tahap berikut ini agar tidak jadi korban penipuan:

1. Membuat AJB

AJB (Akta Jual Beli) perlu dibuat guna mengukuhkan bahwa ke depannya, tanah tersebut telah dipindahtangankan. Beberapa persyaratan yang wajib dibawa oleh penjual dan pembeli antara lain:

a. Pihak Penjual

-Sertifikat tanah asli

-KTP penjual suami/istri

-Jika penjual suami/istri meninggal, maka perlu membawa serta akta kematian

-Bukti PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 10 tahun terakhir

-Surat persetujuan suami/istri

-KK (Kartu Keluarga)

b. Pihak Pembeli

-KTP

-KK (Kartu Keluarga)

-Keduanya lalu mengunjungi kantor PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk pengajuan AJB.

2. Proses Membuat AJB

Selain kantor PPAT, pihak pembeli dan penjual juga bisa melakukan di kantor notaris ataupun kantor kecamatan yang umumnya ditunjuk sebagai kantor PPAT sementara. Beberapa proses yang bakal dilakukan antara lain;

a. Persiapan

Pemeriksaan terhadap keaslian surat tanah yang dibawa. Tujuannya untuk mengetahui bahwa tanah tersebut sedang tidak dalam sengketa ataupun digadaikan.

Penjual juga perlu menyertakan surat keterangan bahwa tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa. Sementara pihak pembeli, membuat surat pernyataan tentang ketidakberhakannya atas tanah yang melebihi batas luas maksimal.

Penjual membayar Pajak Penghasilan (PPh) dengan rumusan, PPh = NJOP/harga jual x 5%. Sementara pihak pembeli, membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan perhitungan, BPHTB = NJOP/(harga beli – nilai tidak kena pajak) x 5%.

b. Pembuatan

Dihadiri oleh pihak penjual dan pembeli. Jika salah satunya tidak dapat hadir, maka bisa dikuasakan dengan dengan surat kuasa tertulis.

Dihadiri oleh minimal 2 orang saksi. Umumnya adalah karyawan di kantor notaris ataupun PPAT yang ditunjuk.

-Penjual dan pembeli menandatangani surat persetujuan AJB dengan isi yang dibacakan terlebih dahulu oleh pejabat yang ditunjuk.

AJB akan terdiri dari 2 lembar. Lembar pertama akan disimpan di kantor PPAT atau notaris yang ditunjuk, sementara lembar lainnya diserahkan ke kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk keperluan balik nama. Penjual maupun pembeli hanya berhak menyimpan salinannya.

Setelah itu, tentu saja AJB yang asli kemudian diserahkan ke kantor BPN terdekat paling lama 7 hari setelah akta tersebut ditandatangani. Penyerahan AJB juga turut menyertakan surat permohonan balik nama dengan tanda tangan pembeli, sertifikat hak atas tanah, KTP penjual dan pembeli, bukti lunas Pph, serta bukti lunas BPHTB.

3. Di BPN

Setelah sampai di BPN, Anda akan mendapat tanda bukti surat balik nama yang menjadi kewajiban si pembeli untuk menyimpannya.

Setelah itu, nama penjual dalam buku tanah dan sertifikat akan dicoret dengan tanda tangan kepala kantor pertanahan. Pada halaman dan kolom ada nama pemegang hak yang baru (pembeli), disertakan pula tanggal pencatatan dan tanda tangan kepala kantor pertanahan.

sumber: lawjustice


0 comments

Leave A Comment